Tuesday, February 19, 2019

Dampak Hak Angket Terhadap Kpk

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, hak angket yang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) membuat publik semakin curiga adanya solidaritas untuk melindungi anggota DPR dari kasus ..., JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara, Satya Arinanto mengatakan, penggunaan hak angket oleh DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) bisa ditafsirkan sesuai aturan yang berlaku. Menurut Satya, Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ..., Tujuan DPR mengajukan hak angket kepada KPK adalah untuk memaksa KPK agar menyerahkan BAP, dan membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani., 08/05/2017  · Saat ini ada 6 (enam) fraksi yang menyatakan menolak usulan hak angket KPK yakni Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS. Ketuan Umum PPP, Romahurmuzi, misalnya meminta Arsul Sani, Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, yang juga Sekretaris Jenderal PPP, untuk mencabut dukungannya terhadap hak angket KPK (news.detik.com, 4/5/17)., mengenai alasan pengajuan Pengusulan Hak Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Penjelasan pengusulan Hak Angket KPK tersebut dibacakan oleh perwakilan pengusul, yakni Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran,, Penolakan masyarakat terhadap rencana hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) semakin gencar. Berbagai kalangan menggalang dukungan untuk menggugurkan hak angket itu. Para akademikus dan aktivis antikorupsi juga mengecam sikap DPR yang ngotot meloloskan usul hak angket ., 20/06/2017  · Hak Angket DPR terhadap KPK : Sebuah Analisa Kritis Oleh: Syamsuddin Radjab. Hal yang disoal DPR lebih bersifat teknis operasional penggunaan anggaran dan kinerja yang bisa diselesaikan melalui rapat kerja antara KPK dengan DPR dan tidak perlu dengan mekanisme pengajuan hak angket ., Object hak angket DPR terhadap KPK secara liniear, dapat dilihat dari alasan (latar belakang) hak angket DPR tersebut digulirkan. Pada point ini secara real rasanya para pihak perlu melihat secara jelas materi apa saja yang menjadi alasan hak angket tersebut digulirkan., Paripurna ini diwarnai walk out saat hak angket disetujui.Keputusan yang diambil DPR untuk menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) merupakan suatu bentuk intervensi politik yang nyata dari anggota dewan kepada KPK sebagai institusi penegak hukum.

No comments:

Post a Comment